Sumbawa Besar, InfoPublik. KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) melaksanakan Workshop Identifikasi Biaya yang dibutuhkan Kecamatan Pasca SK Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Ke Kecamatan Tahun 2018 pada Senin pagi (16/10/2017) di Aula H. Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dalam sambutannya ketika membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan kecamatan yang mumpuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan adalah penyediaan anggaran yang memadai, dan sampai saat ini kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa belum memiliki pola anggaran yang proporsional dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Sekda sangat mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan workshop yang telah difasilitasi oleh organisasi kolaborasi masyarakat untuk kesejahteraan Nusa Tenggara Barat atau KOMPAK NTB. Sekda berharap kegiatan tersebut dapat membantu para camat dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan peran dan tugasnya saat ini sehingga akan memberikan penguatan terhadap antara lain akselerasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Juga dalam rangka optimalisasi peran kecamatan dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan, agar pelayanan menjadi cepat, mudah, terjangkau, profesional sehingga mendorong terwujudnya kecamatan sebagai pusat pelayanan, dan sebagai simpul pelayanan (front office) bagi Dinas PMPTSP Kabupaten Sumbawa, melalui seksi pelayanannya sesuai dengan susunan organisasi kecamatan yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 80?? Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Sekda juga menyampaikan bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), upaya penguatan kecamatan menjadi salah satu langkah strategis dalam mengimplementasikan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi guna terwujudnya kecamatan sebagai perangkat daerah yang proporsional dan profesional dalam melayani masyarakat. Untuk itu harus ada kesungguhan hati dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut agar terwujud Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang Hebat dan Bermartabat secara bersama-sama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya Koordinator KOMPAK Wilayah Sumbawa M. Ikraman, S.Pt menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut antara lain adalah untuk mengidentifikasi biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang diterima dari Bupati, dan adanya gambaran spesifik tentang penambahan alokasi anggaran untuk kecamatan yang akan ditetapkan dalm KUA-PPAS/RAPBD 2017, serta mendukung eksekutif dalam penyediaan informasi yang ???evidence based?? (berdasarkan pada bukti) dalam pembahasan anggaran dengan anggota legislatif di parlemen. Dijelaskan pula bahwa metode yang diterapkan dalam workshop tersebut merupakan kombinasi dari pemaparan dan tanya jawab dan penelaahan identifikasi biaya dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan sasaran adala kecamatan dan kabupaten lokasi KOMPAK, sehingga pelaksanaannya akan terbagi menurut kabupaten wilayah kerja KOMPAK. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut peserta mendapat informasi tentang kebijakan dan Peta Anggaran Tahun 2018 di masing-masing Kabupaten dan dapat mereferensikan perkiraan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan pelimpahan kewenangan dari masing-masing OPD. (ra/mckabsumbawa) Sumber : Siaran Pers Humas Setdakab. Sumbawa